5 Poin Pembelaan Roro Fitria, Intinya Minta Direhabilitasi

JawaPos.com – Roro membacakan pleidoi (nota pembelaan) sendiri di kursi pesakitan dan mengemis kepada majelis hakim. Sementara tim kuasa hukumnya, juga membacakaan nota pembelaan dari kliennya secara terpisah di persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Rabu (10/10) malam.

Kepada majelis hakim, tim kuasa hukum Roro mengajukan lima poin pembelaan untuk kliennya. Di antaranya, menerima permohonan pembelaan untuk seluruhnya hingga menyatakan terdakwa perlu menjalani rehabilitasi karena gangguan psikologis.

“Satu, menerima permohonan pembelaan dari penasihat hukum untuk seluruhnya,” kata salah satu kuasa hukum Roro, Asgar Sjarfi, dalam persidangan.

5 Poin Pembelaan Roro FitriaRoro Fitria pingsan setelah dituntut 5 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar. (Yuliani NN/JawaPos.com)

Asgar juga berharap agar Roro dinyatakan tak terbukti bersalah melanggar pasal yang didakwakan.

“Dua menyatakan terdakwa Roro Fitria binti Suprapto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primer melanggar pasal 114 Junto pasal 112 ayat 1 dan subsider pasal 112 ayat 1 junto pasal 132 ayat 1 UU tahun 2005 tentang Narkotika,” lanjutnya.

Pasal 114 dan 112 dalam dakwaan sebelumnya digunakan jaksa penuntut umum karena Roro terbukti melakukan transaksi pembelian narkotika. Sementara, Roro mengaku membeli narkotika untuk dikonsumsi pribadi, bukan untuk transaksi jual-beli yang membuatnya tertuding pengedar. Oleh karenanya, kuasa hukum mengajukan pasal 127 (memakai dan mengonsumsi) sebagai alternatif.

“Tiga, menyatakan terdakwa Roro Fitria binti Suprapto secara sah dan meyakinkan melanggar pasa 127 ayat 1 huruf A UU no 35 tahun 2009 tengang Narkotika,” tuturnya.

Kemudian, Asgar menyatakan kliennya mengalami sakit mental sehingga psikologisnya terganggu. Dia juga tak bisa mengendalikan candunya sehingga memohon rehabilitasi.

“Empat menyatakan terdakwa perlu menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang disediakan oleh negara, dan Lima, membebankan biaya perkara kepada negara,” tutupnya.

(yln/JPC)