5 Tahun Mendatang Papua akan Masuk kategori Middle Human Development

JawaPos.com – Dua pasangan calon mengemukakan programnya untuk masalah kependudukan dan kesehatan masyarakat Indonesia. Solusi itu terungkap dalam debat ketiga Pilpres 2019 yang menghadirkan cawapres pada Minggu (17/3) lalu.

Konsultan administrasi dan kebijakan kesehatan dari Universitas Indonesia, Prof. Dr. Purnawan Junadi, menilai untuk program pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin akan harapan besar dari publik untuk pembangunan manusia Indonesia pada lima tahun ke depan. Terutama untuk daerah yang belum optimal human development index-nya.

Menurut Purnawan Junadi, tujuan pembangunan adalah meratakan hasil pembangunan ke seluruh Indonesia serta meningkatkan kualitas hasil dari pembangunan. Kini, indeks pembangunan manusia Indonesia sudah meningkat dari 68,9 menjadi 70,81.

5 Tahun Mendatang Papua akan Masuk kategori Middle Human DevelopmentPaslon 01 Jokowi-Ma’ruf Amin (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

“Sudah mencapai tingkat pembangunan manusia yang tinggi (high human development). Ini artinya, segala hal yang menyangkut manusia Indonesia sudah jauh lebih baik,” ujar dia menanggapi pemaparan program kerja dua cawapres pada debat ketiga lalu.

Pada debat ketiga itu KPU menghadirkan dua cawapres. Yakni, Ma’ruf Amin dan Sandiaga Uno. Mereka berdebat untuk program kerja di bidang pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, sosial, dan budaya.

Purnawan Junadi yang juga guru besar UI menambahkan, untuk kepemimpinan nasional di masa lima tahun mendatang, Jokowi-Ma’ruf Amin sudah punya solusi ampuh atasi masalah harkat hidup orang banyak. 26 dari 34 provinsi sudah mencapai tingkat high human development.

“Papua akan masuk kategori middle human development. Angka kematian bayi kita menurun dari 32 di tahun 2014 menjadi 24 pada 2018. Demikian juga dengan angka kematian balita menurun dari 40 menjadi 32 dalam waktu yang sama,” jelasnya.

Untuk program kesehatan, lanjutnya, pelayanan BPJS Kesehatan saat ini telah mencakup 217 juta peserta atau sekitar 77 persen dari penduduk Indonesia. Dari sejumlah itu ada sebesar 131 lebih juta orang adalah penerima bantuan iuran. Artinya preminya dibayar oleh pemerintah pusat APBN sebanyak 95,6 juta orang dan melalui pemerintah daerah melalui APBD sebesar 34,7 juta orang.

Pada bidang kemiskinan, saat ini jumlahnya 9,66 persen atau 25,67 juta jiwa. Angka itu dinilai sebuah prestasi yang baik. Hal itu sejalan dengan meningkatnya anggaran perlindungan sosial.

“Intinya, tidak boleh ada penduduk yang miskin sama sekali. Jadi solusi selanjutnya, Kartu Indonesia pintar kuliah ini saya yakini akan meningkatkan kualitas SDM dan dampaknya pendidikan akan meningkatkan atau memindahkan penduduk dari strata ekonomi di bawah menjadi strata ekonomi di atasnya,” kata dia.

“Kartu Pra-Kerja juga menjadi jembatan dalam krisis mencari pekerjaan sehingga orang termotivasi mencari pekerjaan dan tidak menjadi jatuh miskin karena dalam proses pencarian kerja,” ujarnya mengakhiri.

Editor           : Ilham Safutra
Reporter      : Khafidul Ulum