Ada Aturan PPPK, DPR Harap Persoalan Honorer Tuntas

JawaPos.com –  Persoalan tenaga guru honorer diharapkan dapat tuntas. Itu seiring dengan penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) 49/2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

PP tersebut sebagai landasan yuridis untuk menyelesaikan persoalan tenaga pendidik,  yang belum berstatus PNS. 

“Harapannya, tahun 2019 tak ada lagi persoalan yang muncul dari guru honorer,” ujar Wakil Ketua Komisi X DPR, Reni Marlinawati sebagaimana dilansir RMOL.co (JawaPos Grup).

Catatan dia, berdasarkan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, jumlah guru honorer se-Indonesia sebanyak 1,5 juta orang. Mereka terdiri dari guru bukan PNS di sekolah negeri 735 ribu dan guru bukan PNS di sekolah swasta 790 ribu.

Reni juga menyoroti keberadaan dana abadi riset Rp 1 triliun yang mulai dialokasikan pada tahun 2019. Ia berharap dana riset ini dapat menstimulus peningkatan geliat riset di Indonesia. 

“Riset harus diintegrasikan pada spirit pengembangan SDM dalam negeri dan kebutuhan dalam negeri seperti penguatan ekonomi kreatif,” tegas wakil rakyat dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan ini. 

Politik anggaran dana riset ini, menurut dia, sebagai langkah nyata penguatan SDM Indonesia sebagaimana komitmen Presiden Jokowi. 

Editor      : Imam Solehudin
Reporter : (mam/jpg/JPC)