Adopsi Zona Integritas, Pemerintahan Lebih Efektif dan Transparan

JawaPos.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin menegaskan penerapan zona integritas merupakan jawaban dari transformasi tata kelola pemerintahan yang sedang berjalan di Indonesia saat ini.

“Pembentukan zona integritas menjadi indikator penting bagi tercapainya tujuan pembanagunan berkelanjutan yaitu mengembangkan lembaga pemerintahan yang efektif, akuntabel dan transparan pada semua tingkatan,” ujarnya dalam Workshop Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Lingkungan BPK di Jakarta, Kamis (11/4).

Menurutnya, berbagai negara di dunia sedang melakukan transformasi tata kelola pemerintahannya agar lebih adaptif dengan memanfaatkan potensi terbaik yang dimilikinya. Hal itu terlihat saat pertemuan World Goverment Summit di Dubai beberapa waktu lalu, semua negara mengubah paradigmanya untuk menjaga eksistensi dengan tidak lagi mengandalkan kekuatan sumber daya alam yang dimiliki.

“Berbagai negara saat ini berlomba memacu pertumbuhan kualitas sumber daya manusia sebagai investasi terpenting negara bagi masa depan,” terang dia.

Upaya tersebut secara konsisten mendorong perubahan kinerja organisasi yang semakin efisien dalam penggunaan anggran dan efektif untuk mencapai target program prioritas. Melalui zona integrasi akan terwujud pemerintahan yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi yang memiliki pelayanan publik berkualitas baik.

Selain itu, juga akan menciptakan kepercayaan publik yang tinggi karena kinerja instansi pemerintahannya bersih dan terbebas dari KKN. Sebab, kini masyarakat menginginkan pelayanan publik dengan prosedur yang jelas dan cepat. Untuk itu, kinerja pemerintahan juga harus diubah agar dapat menjawab tuntutan dari masyarakat.

“Birokrasi tidak bisa lagi lamban, berbelit, dan kaku. Setiap lembaga pemerintahan harus bertransformasi agar dapat menjawab kebutuhan masyarakat,” kata Syafruddin.

Penerapan zona integritas dalam satu unit kerja akan meningkatkan kualitas sistem kinerja, perubahan tata kelola lebih baik, pembangunan manajemen SDM yang lebih profesional.

“Guna mendorong percepatan dan perluasan reformasi birokrasi pada seluruh lini pemerintahan dibangunlah zona integritas. Unit kerja yang telah menerapkan zona integritas akan memiliki berpredikat Wilayah Bersih dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM),” papar Mantan Wakapolri itu.

Penerapn zona integritas menjadi semangat baru bagi setiap aparatur negara untuk melakukan perubahan fundamental dalam organisasi, institusi dan lembanganya. Tujuannya hanya satu, yaitu menciptakan pemerintahan yang berkinerja semakin tinggi guna membangun masa depan Indonesia lebih baik.