Cegah Pemborosan Rp 64,8 Triliun, Menteri PAN RB Serahkan Rapor SAKIP

JawaPos.com – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menyerahkan rapor hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Wilayah I di Ballroom Trans Luxury Hotel, Bandung, Senin (28/01). Penyerahan dilakukan oleh Menteri PAN RB Syafruddin.

Sebanyak 185 Pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi di Wilayah I diberikan hasil evaluasinya serta rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan di tahun selanjutnya. Rekomendasi ditujukan agar setiap Pemerintah Daerah mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran agar sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan demi kesejahteraan masyarakat.

Sayafruddin mengatakan, hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berhasil mencegah potensi pemborosan anggaran yang nilainya mencapai triliunan rupiah. Pada 2017 berhasil dihemat Rp 46 triliun sedangkan 2018 penghematan mencapai Rp 64,8 triliun pada 24 provinsi dan 216 kabupaten/ kota.

Cegah Pemborosan Rp 64,8 Triliun, Menteri PAN RB Serahkan Rapor SAKIPMenteri PAN RB Syafruddin. (Siti Fatonah/ JawaPos.com)

Namun Khusus wilayah I yang meliputi 185 provinsi dan kabupaten / kota se-wilayah Sumatera, kecuali Lampung, Banten dan Jabar penghematan mencapai Rp 35,5 triliun.

“Saya mengapresiasi upaya dan perjuangan seluruh Gubernur, Bupati dan Wali Kota dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkungan pemerintahannya,” kata Syafruddin di Bandung, Senin (21/1).

Pasalnya, mengubah mind set atau pola pikir seluruh pegawai tidaklah mudah, yakni mengajak untuk berubah sungguh sulit. Namun, saat ini bukan saatnya para pemimpin daerah berpangku tangan dan berdiam diri dalam menghadapi perubahan.

“Arus perubahan dalam tata kelola pemerintahan tidak bisa dibendung atau dihentikan, ia akan terus mengaliri nadi pemerintahan,” ujarnya.

Mantan Wakapolri, mengajak seluruh pimpinan pemerintah daerah serta para Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk segera berubah dan berbenah. Kuatkan sinergi dan optimisme untuk menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil.

“Sehingga amanah rakyat melalui anggaran negara dapat dimanfaatkan seluasnya untuk kemajuan bangsa,” tuturnya.

Untuk diketahui, evaluasi SAKIP wilayah I yang dilakukan oleh Kementerian PANRB meliputi Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Bangka Belitung, Bengkulu, Jambi, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jawa Barat, dan Banten.

Editor           : Bintang Pradewo
Reporter      : Siti Fatonah