Data Biometrik Bikin Resah Jamaah, Patuhi Minta Presiden Turun Tangan

JawaPos.com – Pengambilan data biometrik oleh perusahaan swasta asing bernama VFS Tasheel telah membuat resah para calon jamaah umrah. Termasuk penyelenggara umrah Indonesia.

Pasalnya, perusahaan tersebut tak memiliki sarana dan prasarana yang memadai.

Mulai dari ketersediaan perangkat, lokasi kantor yang sulit dijangkau para calon jamaah umrah yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia, dan kemampuan SDM yang minim.

Penilaian tersebut disampaikan Permusyawaratan Antar Syarikat Travel Umrah dan Haji Indonesia (Patuhi), wadah sejumlah organisasi penyelenggara haji dan umrah.

Ketua Dewan Patuhi, Fuad Hasan Masyhur mengatakan, kebijakan yang semula dimaksudkan Pemerintah Saudi untuk mengurangi antrean saat kedatangan di bandara Jeddah maupun Madinah itu, kini telah berubah menjadi prosedur tambahan. “Sangat menyulitkan jamaah umrah,” kata dia di Jakarta, Kamis (3/1).

Jika saat kedatangan di bandara di Jeddah dan Madinah jamaah mengantri dalam durasi 30 menit saat peak season, beber Fuad, kini setelah pengambilan data biometriknya di 34 kantor VFS Tasheel di beberapa ibu kota provinsi di Indonesia, jamaah harus menempuh perjalanan cukup lama.

“Ada yang bisa mencapai 3 hari 2 malam karena faktor geografis dan terbatasnya pelayanan,” keluh dia.

Sekretaris Jenderal Patuhi, Muharom Ahmad mengungkapkan jika keluhan para jamaah umrah ini sudah dilayangkan kepada Kementerian Agama RI, Kemenlu RI, DPR, Kedutaan Besar Saudi Arabia di Jakarta.

“Bahkan kami langsung menemui Wakil Menteri Haji bidang Umrah Arab Saudi, Dr. Wazan di Jedah,” beber dia.

“Tapi gak tak ada perkembangan. Di lapangan jamaah umrah masih kesulitan,” tambah dia sembari menyebut  ini aturan data biometrik ini mulai diberlakukan per 17 Desember 2018

Muharom menegaskan kalau Patuhi akan berupaya meneruskan aspirasi jamaah Umrah Indonesia yang jumlahnya sudah 1 juta pertahun itu kepada Presiden.

“Kami minta agar segera menstop kegiatan penzaliman oleh swasta asing yang mengambil data diri warga negara RI tanpa hak di wilayah hukum kedaulatan Indonesia,” pungkasnya.

Editor      : Imam Solehudin
Reporter : (yes/JPC)