Demi Ibu-ibu, Menaker bakal Ubah Aturan Jam Kerja

JawaPos.com – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M Hanif Dhakiri berencana untuk mengkaji kembali UU 13/2003 tentang ketenagakerjaan. Hal itu dalam rangka membentuk ekosistem yang lebih baik, terutama terkait regulasi jam kerja.

“Kita semua tahu di kita (Indonesia) ini terlalu kaku. Sehingga akhirnya justru malah mempersempit kesempatan yang bisa dimanfaatkan untuk warga negara kita untuk bekerja,” ujarnya dalam pembukaan Rakornas Bidang Ketenagakerjaan di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (8/1).

“Saya ambil contoh satu isu, mengenai jam kerja. Jam kerja ini kakunya setengah mati. Kerja delapan jam sehari dan 40 jam seminggu, bukan atau, (tapi) dan 40 jam seminggu,” lanjut Hanif.

Bahkan, para pengusaha industri ritel menginginkan karyawannya bekerja lebih dari delapan jam sehari, khususnya pada akhir pekan atau weekend. Namun, hal itu berbenturan dengan regulasi yang ada.

“Kalau misalnya 40 jam seminggunya akumulatif, nah itu misalnya Senin sampai Kamis kerjanya enam jam, kemudian libur sehari, terus Sabtu sama Minggunya itu kerjanya 10 jam, kan sama-sama 40 jam juga seminggu. Tapi ini nggak bisa karena itu melanggar ketentuan delapan jam per hari,” terang dia.

Selain itu, dia memaparkan bahwa partisipasi angkatan kerja perempuan di Indonesia baru sekitar 50 persen atau jauh lebih rendah daripada partisipasi angkatan kerja laki-laki yang mencapai di atas 70 persen. Hal itu juga disebabkan oleh jam kerja yang tidak fleksibel.

“Kalau misalnya ibu-ibu mau kerja, dia harus kerja delapan jam sehari dan 40 jam seminggu. Akhirnya terpaksalah mau kerja atau ngurus rumah. Nah ini jadi menghambat partisipasi angkatan kerja perempuan,” katanya.

Hanif berharap, nantinya jam kerja bisa lebih fleksibel hingga bisa mengakomodir para ibu rumah tangga yang ingin berkontribusi untuk ekonomi keluarga. Salah satunya, dengan mendukung kerja part time.

“Kajian sementara yang saya lakukan itu menunjukkan kalau jam kerjanya dibuat lebih fleksibel, misalnya mengakomodir jam kerja jam-jaman atau part time, itu malah lebih memungkinkan angkatan kerja perempuan ini bisa semakin tinggi partisipasinya di ranah publik,” pungkasnya. 

Editor      : Imam Solehudin
Reporter : Yesika Dinta