Demi Kenyamanan, Wahyu Pantau Akun Facebook Warganya yang Jadi TKW

JawaPos.com – Iming-iming gelimang harta atau keinginan menyekolahkan anak hingga pendidikan tinggi membuat perempuan di Desa Kuripan dan Desa Gondang, Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, memilih menjadi buruh migran.

Untuk menjadi pekerja yang aman, mereka tentu harus melewati proses betulan. Di sisi lain, berbagai masalah timbul setelah perempuan yang notabene sudah berumah tangga itu pergi merantau. Untung, ada pemerintah desa yang hadir untuk memberikan perlindungan.

Sekitar 1975, ada penduduk Desa Kuripan yang kali pertama menjadi buruh migran. Mereka merantau ke Timur Tengah untuk mencari sesuap nasi. Pada 1991 negara tujuan mulai menyebar ke Asia-Pasifik. Misalnya saja Taiwan, Hongkong, dan Singapura.

Hingga 2014, tidak ada data pasti berapa orang dari desa itu yang berangkat menjadi tenaga kerja wanita (TKW). “Ada yang menjadikan profesi itu turun-temurun. Misalnya, neneknya pernah berangkat, lalu mengajak ibunya. Setelah itu anaknya menyusul,” ujar Kepala Desa Kuripan Wahyu Cahya Agung Rabu (26/12).

Agung bercerita, sebelum ada KTP elektronik, banyak yang akhirnya memalsukan identitas. Entah usianya dituakan atau alamatnya berbeda. Bahkan, yang sudah berpengalaman menjadi TKW justru menyepelekan dokumen. Akhirnya kerap menjadi buruh migran ilegal. Misalnya dengan overstay di negara tujuan.

Di sisi lain, ada beberapa masalah yang timbul. Wahyu mencontohkan, ada suami yang tidak bisa mengelola hasil kiriman istri. Bahkan, ada yang berselingkuh. Ada juga TKW yang mendapatkan tambatan hati baru di tempat kerjanya. Akhirnya rumah tangga berantakan.

“Anak-anak sering menjadi korban. Memang ada ayah yang bisa berperan seperti ibunya. Tapi, tidak jarang ayahnya juga merantau. Akhirnya anaknya dititipkan ke neneknya,” cerita Wahyu.

Akhirnya, pada 2014, pemerintah desa membuat peraturan desa (perdes). Isinya mengatur perlindungan buruh migran dan keluarganya. Administrasi mengenai tenaga kerja Indonesia (TKI) dipegang aparat desa. Mereka mengetahui jumlah calon, mantan, dan yang masih menjadi TKI. “Setiap tahunnya ada 15 orang yang berangkat. Lebih banyak perempuan,” bebernya.

Sebagai kepala desa, Wahyu cukup ketat dalam memantau warganya. Misalnya, untuk mereka yang akan berangkat, harus jelas perusahaan yang memberangkatkan. Nanti Wahyu menelepon langsung pemilik perusahaan. Dia juga mengetahui akun Facebook setiap warga.

Di samping itu, Wahyu memiliki sistem community parenting. Tanggung jawab pengasuhan anak tidak hanya dibebankan kepada keluarga, tapi juga masyarakat. Dengan demikian, mereka memiliki gedung pembinaan untuk digunakan sebagai tempat berkumpul. Ketika sore biasanya gedung itu digunakan sebagai tempat mengaji bagi anak-anak. “Meski masih ada yang meninggalkan anaknya ketika belum genap dua tahun,” ucapnya.

Desa juga kerap mengadakan seminar. Yang diundang adalah keluarga TKI. Bisa suami, istri, anak, atau orang tuanya. Mereka diberi pemahaman mengenai proses buruh migran yang tepat. Terkadang juga pembekalan keterampilan yang bertujuan mengembangkan ekonomi tanpa perlu ke luar negeri. Program yang dimiliki Desa Kuripan itu membuat mereka menjadi desa peduli buruh migran (desbumi) yang diprakarsai Migrant Care dan beberapa lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Selain Kuripan, ada pula Desa Gondang yang baru tahun lalu menjadi desbumi. Meski berada dalam satu kecamatan, jarak dua desa tersebut cukup jauh. Dibutuhkan 20 menit perjalanan menggunakan mobil dengan jalan berkelok. Letak Desa Gondang lebih dekat dengan kawasan pemerintaan Kabupaten Wonosobo.

Di desa tersebut Jawa Pos bertemu dengan Biyanti. Perempuan 42 tahun itu dulu TKW di Hongkong. Dia pernah menjadi TKW ilegal karena overstay tiga tahun di Hongkong. Kini dia menjadi ketua Desbumi Berkah Abadi di Desa Gondang. Kegiatan utamanya adalah menggerakkan perekonomian masyarakat, terutama mantan TKW, agar tetap bertahan di dalam negeri.

Saat berkunjung ke rumahnya, Jawa Pos sempat bertemu dengan lima mantan TKW. Mereka tengah membuat batik tulis pesanan salah seorang pejabat. “Tahun 2006 saya berangkat ke Hongkong. Waktu itu saya single parent dan membayangkan hal yang enak-enak saja,” ujarnya.

Biyanti merasa beruntung karena tak sepeser pun keluar uang untuk memperlicin keberangkatannya. Hanya, anak keduanya tak mau ditinggal. Bayangan pilu perpisahan dengan anak-anaknya masih diingat betul. Sebagai ibu, hatinya begitu hancur ketika melihat anaknya meraung-raung. “Saya lari saja tanpa melihat belakang lagi,” bebernya.

Kuripan maupun Gondang bisa menjadi contoh bagi daerah lain dalam perlindungan buruh migran dan keluarganya. Keterlibatan aparat untuk memonitor mobilisasi penduduk tentu diperlukan. Sebab, calon, mantan, maupun yang masih aktif menjadi buruh migran butuh perlindungan. Tak hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga keluarga yang ditinggalkan. 

Editor      : Ilham Safutra
Reporter : (lyn/c9/ali)