Disurati Kemenag, Kementerian PANRB Janji Perhatikan Nasib Nina

JawaPos.com – Keputusan Bupati Sijunjung Yuswir Arifin membatalkan kelulusan peserta CPNS 2018 di daerahnya. Kebijakan itu membuat dua kementerian berbalas “pantun”.

Kementerian Agama (Kemenag) menyurati Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB). Surat itu menyatakan sarjana lulusan pendidikan guru madrasah ibtidaiyah (PGMI) setara dengan sarjana pendidikan guru sekolah dasarh (PGSD). Atas surat itu, pihak KemenPANRB berjanji akan memperhatikan nasib Nina Susilawati, peserta seleksi CPNS 2018 yang dibatalkan kelulusannya bupati Sijunjung sebelum pengumuman resmi.

“Surat tersebut sudah diterima KemenPANRB dan untuk selanjutnya hal tersebut akan diperhatikan,” ujar Kabiro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kemen-PANRB Mudzakir saat dihubungi JawaPos.com, Jumat (4/1).

Sebelumnya Sekjen Kemenag M Nur Kholis Setiawan mengirimkan surat dengan nomor P-36909/SJ/B.II.2/KP.00.1/12/2018 kepada MenPANRB Syafruddin dan Kepala BKN Bima Haria Wibisana.

Surat itu untuk meminta KemenPANRB dan BKN sebagai Panselnas CPNS 2018 mempertimbangkan kembali putusan Bupati Sijunjung Yuswir Arifin. Surat itu bernomor 800/373/BKPSDM 2018 tanggal 27 Desember 2018, tentang Pembatalan Kelulusan Peserta Seleksi CPNS Tahun 2018 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung.

Poin dari surat yang ditandatangani Sekjen Kemenag M Nur Kholis Setiawan itu menyatakan bahwa satuan pendidikan dasar, Sekolah Dasar (SD) setara dengan Madrasah ibtidaiyah (MI) dan lulusan Sarjana S1 PGSD setara dengan Sarjana S1 PGMI. Ketentuan itu telah diatur dalam Undang-Undang 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Landasan lain untuk mempertimbangkan nasib Nina Susilawati itu yakni, Undang-Undang 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara pada BAB II Pasal 2 huruf j dan l, bahwa Penyelenggaraan Kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada asas nondiskriminatif dan memenuhi aspek keadilan dan kesetaraan.

“Kami mohon Bapak (MenPANRB dan Kepala BKN) dapat mempertimbangkan untuk membatalkan surat Bupati Sijunjung (Yuswir Arifin) sebagaimana tersebut di atas atau surat-surat lain sejenis yang berpotensi memunculkan diskriminasi dan bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku,” terang Nur Kholis dalam surat tersebut.

Seperti diketahui, Nina Susilawati saat mengikuti proses seleksi CPNS 2018 mendapat nomor peserta 540812300422. Perempuan 32 tahun itu telah melewati tahapan rekrutmen CPNS 2018 sampai dengan seleksi kemampuan bidang (SKB).

Tiba-tiba, sebelum pengumuman resmi dari Pemkab Sijunjung tentang kelulusan CPNS 2018, sang bupati membuat “pengumuman” awalan yang menyatakan nomor peserta 540812300422 kelulusannya batalkan. Alasannya Nina memiliki ijazah S-1 PGMI, bukan PGSD. Sementara kualifikasi untuk formasi Guru Kelas Ahli Pertama yakni PGSD.

Padahal sebelum proses ujian SKD dan SKB terdapat seleksi administrasi yang meliputi kelengkapan persyaratan dokumen dari peserta seleksi CPNS. Pada tahapan itu Nina dinyatakan lulus hingga akhirnya bisa mengikuti tes SKD dan SKB.

Di sisi lain, Jumat (4/1) Pemkab Sijunjung baru saja mengumumkan hasil proses seleksi CPNS 2018. Pengumuman itu disampaikan website sijunjung.go.id. Di dalam pengumuman itu memang tidak nama Nina Susilawati. 

Editor      : Ilham Safutra
Reporter : Yesika Dinta