Haji 2019, DPR Ingatkan Pemerintah untuk Antipasi Biaya Biometrik

JawaPos.com – Biaya riil operasional penyelenggaraan haji reguler tahun ini sejatinya Rp 69,7 juta/jamaah. Namun, biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) yang ditanggung jamaah (direct cost) hanya Rp 35.235.602 per orang. Tidak ada kenaikan jika dibandingkan dengan ongkos haji tahun lalu.

Besaran BPIH 2019 disahkan dalam rapat antara Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin dan Komisi VIII DPR di Jakarta kemarin (4/2). ”Dari total biaya operasional haji, jamaah hanya membayar rata-rata BPIH Rp 35.235.602. Sama seperti tahun lalu,” tegasnya. Selisih kekurangannya masuk pembayaran tidak langsung (indirect cost) yang diambil dari hasil pengelolaan setoran awal BPIH calon jamaah haji.

Konsekuensi dari tidak naiknya BPIH tahun ini, otomatis penggunaan hasil pengelolaan setoran awal BPIH di Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) meningkat. Tahun lalu dana yang dipakai sekitar Rp 6,878 triliun. Sedangkan tahun ini jadi Rp 7,039 triliun.

Komponen pembiayaan langsung BPIH yang Rp 35,2 jutaan tersebut hanya digunakan untuk dua keperluan. Yakni, biaya penerbangan Rp 29,555 juta per jamaah dan uang saku (living cost) 1.500 riyal atau sekitar Rp 5,6 juta per jamaah. Living cost diberikan kepada jamaah saat berada di asrama haji menjelang keberangkatan.

Lukman mengingatkan bahwa komponen biaya haji yang sudah disahkan tersebut belum termasuk biaya biometrik dan preclearance. Pemerintah belum bisa memasukkan komponen biaya tersebut karena belum ada kejelasan dari pemerintah Arab Saudi.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sodik Mudjahid mengatakan, biaya untuk setiap embarkasi juga sama dengan tahun lalu. Politikus Gerindra tersebut mengingatkan bahwa masih ada satu titik rawan yang harus diantisipasi pemerintah. “Titik rawan itu adalah biometrik untuk pengurusan visa haji,” katanya.

Dia menuturkan, DPR mendukung sikap Kemenag supaya perekaman biometrik tersebut tidak dijadikan syarat pengurusan visa haji. Merujuk implementasi perekaman biometrik untuk visa umrah, banyak keluhan di masyarakat. Apalagi untuk visa haji yang waktunya bersamaan dan jumlah jamaah banyak.

Anggota Komisi VIII DPR Hasan Aminuddin mengatakan, jika dirupiahkan, besaran rata-rata BPIH 2019 memang relatif sama dengan tahun lalu. Namun, dari sisi USD, BPIH tahun ini lebih rendah. Tahun lalu BPIH USD 2.632. Sedangkan tahun ini USD 2.481.

“Ada selisih 151 dolar,” ucap politikus Partai Nasdem asal Kabupaten Probolinggo itu. Padahal, kata Hasan, jika mengikuti kurs dolar, BPIH secara rupiah akan naik. dia menerangkan, tahun lalu nilai mata uang rupiah terhadap dolar dihitung sekitar Rp 13.400 per USD 1.

Hasan mengeklaim BPIH tahun ini ditetapkan berkat dukungan Presiden Joko Widodo melalui Kemenag. “Tidak mungkin BPIH ditetapkan tanpa ada peran pemerintah yang dipimpin Presiden Jokowi. Jadi, turunnya BPIH dari sisi dolar ini berkat Jokowi. Tidak lain dan tidak bukan,” ujarnya. 

Editor           : Ilham Safutra
Reporter      : (wan/c10/oni)