Jangan Kucilkan Anak Teroris, Mereka Butuh Pendampingan

JawaPos.com – Anak teroris belum tentu akan menjadi teroris. Karena itu, jangan kucilkan mereka. Jangan diskriminasi mereka. Imbauan tersebut perlu lebih gencar disampaikan. Sebab, masih banyak orang yang berlaku diskriminatif terhadap anak-anak terduga teroris.

Berdasar data Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), ada sekitar 500 teroris yang ditahan di lembaga pemasyarakatan se-Indonesia pada 2018. Nah, anak-anak mereka ternyata mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari lingkungan sekitar. Jumlah anak teroris yang terdiskriminasi itu total sekitar 1.800 orang. Jenis diskriminasinya macam-macam. Ada yang dikucilkan dalam pergaulan, diremehkan, hingga dikeluarkan dari sekolah.

Asisten Deputi Bidang Perlindungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Ali Khasan menuturkan, anak-anak tersebut seharusnya mendapat pendampingan. “Sangat perlu mendapat bantuan psikologis. Bukan hanya anak korban atau saksi,” terangnya. Pernyataan itu merujuk pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Peraturan tersebut menyatakan, semua anak Indonesia berhak mendapat prasarana yang lebih baik. Misalnya, fasilitas pendidikan, kesehatan, bahkan advokasi. Sebab, anak adalah fase yang mudah dipengaruhi. Baik oleh orang tua, teman, guru, maupun masyarakat.

Jika dibiarkan, bukan tidak mungkin anak-anak pelaku tersebut semakin terseret paham radikalisme. Apalagi, orang tua mereka adalah pelaku teror. Padahal, orang tua adalah sosok yang mengasuh, mendidik, hingga menanamkan karakter dan nilai budi pekerti kepada anak.

Anak akan makin terdiskriminasi jika lingkungan sekitar mereka memberikan pelabelan buruk kepada mereka. Akibatnya, anak pelaku teror tidak mau bersosialisasi dan tidak peduli. Mereka juga tidak dapat menghargai perbedaan. Karena itu, Kementerian PPPA akan menyiapkan peraturan menteri terkait pedoman perlindungan anak dari radikalisme dan terorisme. Draft rancangan permen sudah dibuat sebanyak 75 halaman. Khasan berharap permen itu membuat koordinasi kementerian dengan lembaga pemerintahan terkait bisa lebih baik.