Jelang Pemilu, PNS Dilarang Lakukan 3 Hal Ini

JawaPos.com – Badan Kepegawaian Negara (BKN) memberlakukan sejumlah aturan jelang, selama, dan sesudah Pemilu 2019. Para pegawai negeri sipil (PSN) atau aparatur sipil negara (ASN) diminta untuk mematuhi aturan tersebut.

“Kami ingin menjaga netralitas dan tetap berkomitmen menempatkan peran dan fungsinya secara proporsional. Serta turut berkontribusi positif dalam menjaga persatuan dan kesatuan NKRI,” ujar Kepala BKN Bima Haria Wibisana di kantor BKN, Cililitan, Jakarta Timur, Jumat (8/2).

Ada tiga larangan yang diimbau kepada mereka, antara lain dalam pasal 2 Undang-Undang 5/2014 tentang ASN, dinyatakan bahwa penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN antara lain berdasarkan pada asas netralitas.

“Yang dimaksud dengan asas netralitas adalah bahwa setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun,” terang Bima.

Kedua, ASN dilarang memberikan dukungan kepada calon presiden dan wakil presiden dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung pasangan calon (paslon). Terlebih menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye, membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye.

“Dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta Pemilu sebelsesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang/uang kepada PNS dalam lingkungan kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat,” tegas dia.

Ketiga, pemberian dukungan kepada calon presiden dan wakil presiden sebagaimana dimaksud poin kedua. Meliputi kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Termasuk dengan menggunakan media sosial seperti Twitter, Facebook, WhatsApp, BBM, Line, SMS, lnstagram, Blog, dan sejenisnya.

“Sehubungan dengan hal tersebut, diperintahkan kepada seluruh PNS agar mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 3,” katanya.

Bima pun meminta seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas agar mengawasi bawahannya dalam rangka menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

“PNS yang tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud ada angka 1, angka 2, dan angka 3 di atas dijatuhi hukuman disiplin,” tandasnya.

Editor           : Imam Solehudin
Reporter      : Yesika Dinta