Kekerasan Seksual Semakin Serius, Ini Pentingnya Ada RUU PKS

JawaPos.com – Kasus kekerasan seksual semakin menjadi sorotan. Pada kasus ini korban dan keluarga kerap mengalami kerugian sangat besar. Untuk itu, pemerintah mengupayakan percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS).

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) selaku penyusun RUU tersebut berharap para korban dapat dipulihkan dengan baik. Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kemen PPPA Vennetia R. Danes menyebut, kekerasan seksual adalah kekerasan serius. Dampaknya tidak hanya menimbulkan kerugian, namun juga trauma bagi korban dan keluarga.

Untuk memberikan perlindungan, para korban harus dipulihkan dari trauma yang dialami. Karena, pemulian itu merupakan hak mereka atas keadilan. Dengan adanya RUU PKS ini, Vennetia meyakini dapat menyejahterakan semua rakyat Indonesia sesuai amanat proklamasi. “Sejahtera bagi perempuan Indonesia berarti bebas dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual,” ujarnya, Senin (14/1).

Dikatakannya lagi, RUU PKS diharapkan dapat menjawab persoalan yuridis dan menjadi payung hukum bagi perempuan dan anak-anak yang menjadi korban. Mereka harus diberikan kejelasan dan kepastian hukum terkait kekerasan seksual yang dialami.

Menurut Vennetia, masyarakat harus cerdas memahami pentingnya RUU PKS dan tidak salah mengartikannya. Kehadiran RUU itu untuk melindungi perempuan dan anak.

“Pendapat versi pemerintah bukanlah harga mati, dengan pertimbangan bahwa saat ini banyak sekali kasus-kasus yang timbul dengan modus yang sangat ekstrem, sehingga diperlukan penyempurnaan DIM,” jelas dia.

Sementara itu, Staf Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Sylvana Apituley mengapresiasi upaya Kementerian PPPA yang telah berupaya maksimal untuk menindaklanjuti dan menyelesaikan RUU PKS dengan berbagai pihak.

Dia berharap RUU PKS menjadi perhatian serius KSP. Pasalnya KSP mendapat banyak masukan dari berbagai kalangan masyarakat, termasuk pemerhati perempuan dan politikus perempuan di parlemen.

“KSP ingin memastikan dalam pembahasan RUU PKS dan memastikan hak-hak konstitusional perempuan dan anak terpenuhi. Kami mendorong RUU PKS ini segera disahkan.”

Editor           : Ilham Safutra
Reporter      : Yesika Dinta