Kemendagri Ingatkan Bupati-DPRD untuk Awasi Peraturan Desa

JawaPos.com – Jogjakarta baru saja dihebohkan kabar adanya peraturan desa (perdes) yang melarang warga nonmuslim tinggal di Dusun Karet, Desa Pleret, Kabupaten Bantul. Akibat aturan itu, seorang warga nonmuslim bernama Slamet Juniarto tidak bisa tinggal di dusun tersebut. Perdes itu memang akhirnya dicabut. Namun, gaungnya sudah terdengar hingga pemerintah pusat.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menilai, kasus itu menunjukkan tugas monitoring tidak dijalankan secara maksimal oleh pemerintah daerah (pemda). Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik Piliang mengatakan, perdes yang bersifat diskriminatif memperlihatkan kelalaian pemda. Apalagi, peraturan nomor 03/Pokgiat/Krt/Plt/X/2015 itu berlaku sejak empat tahun lalu.

“Kalau lolos, berarti kecamatan lalai, DPRD lalai, bupati juga lalai,” ujarnya kemarin (3/4). Akmal menuturkan, konstitusi memberikan hak yang setara kepada setiap warga untuk memeluk agama sesuai keyakinan masing-masing. ”Ketika ada perda atau peraturan desa yang keluar dari ketentuan, berarti terjadi pelanggaran,” imbuhnya.

Dalam hierarki kekuasaan di Indonesia, pertanggungjawaban pemerintahan dilakukan secara berjenjang sebagai bagian dari otonomi daerah. Mulai presiden hingga tingkat RT. Dengan begitu, ketika ada peraturan yang melanggar di tingkat desa, hal itu menjadi kewenangan camat dan bupati/wali kota selaku pemberi delegasi.

Dia menambahkan, camat atau bupati tidak perlu takut untuk melakukan monitoring ataupun evaluasi terhadap aturan-aturan di bawah. Jika terjadi pelanggaran, bupati/wali kota wajib membatalkan. ”Pemerintah itu pelaksana konstitusi,” terangnya.

Untuk diketahui, kasus Slamet Juniarto bermula saat dia dan keluarga berencana menyewa rumah di kawasan Dusun Karet. Namun, kedatangannya ditolak warga setempat hanya karena Slamet nonmuslim.

Sementara itu, Radar Jogja melaporkan, Slamet mengaku sudah diterima warga dan pengurus kampung di dusun tersebut. Dia berharap kasus intoleransi tidak kembali terjadi di Jogjakarta. Ditemui wartawan kemarin (3/4), Slamet menuturkan bahwa peraturan itu sudah dihapus. Masalah telah dianggap selesai. ”Saya merasa bahagia. Semoga tidak ada lagi hal serupa di wilayah Indonesia,” ujarnya.

Pria yang berprofesi sebagai pelukis itu juga mendukung penuh keputusan pengurus kampung yang mencabut peraturan tersebut. Dia meminta kasus yang menimpanya tidak dipolitisasi. ”Jangan sampai menggoreng masalah saya. Ini masalah pribadi, sudah saya hadapi dan sudah berakhir dengan damai,” tegasnya.

Editor : Ilham Safutra

Reporter : (far/wan/c7/oni)