Kenapa Maimon Galang Petisi Online Tolak RUU PKS?

JawaPos.com – Pemerintah dan sejumlah aktivis perlindungan perempuan tengah mendesak agar Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) segera disegera disahkan. Namun di tengah dorongan pengesahan itu muncul petisi online yang menolak pengesahan RUU PKS.

Petisi oline itu digerakkan oleh Maimon Herawati. Dia telah menghimpun lebih dari 50.000 tanda tangan.

Sikap Maimon Herawati ini sangat disayangkan oleh Dara Nasution, aktivis perempuan dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Dia mempertanyakan kenapa Maimon menggalang petisi online untuk menolak RUU PKS.

“RUU PKS sudah dua tahun mangkrak di DPR. Kini publik sedang mati-matian memperjuangkan agar segera disahkan untuk melindungi korban kekerasan seksual. Petisi yang dibuat Ibu Maimon ngawur,” ujar Dara kepada wartawan, Selasa (29/1).

Untuk diketahui, sebelum membuat petisi online penolakan pengesahan RUU PKS, Maimon Herawati pernah jadi inisiator petisi untuk menurunkan iklan di salah satu marketplace yang memuat grup band korea. Iklan itu dianggapnya provokatif.

Menurut Dara, pemikiran Maimon masih konvervatif. Sebab dalam petisi online-nya, pengajar salah satu perguruan tinggi negeri di Jawa Barat itu menganggap RUU PKS tidak mengatur hubungan seksual yang melanggar norma susila dan agama. Kemudian Maimon tidak sepakat dengan hukuman penjara bagi suami yang memaksakan hubungan seksual terhadap istrinya.

“RUU PKS tidak bisa merujuk pada norma asusila yang diklaim oleh Ibu Maimon. Norma asusila merujuk pada apa?” ujarnya mempertanyakan sikap Maimon.

Dara berpendapat, pemaksaan hubungan seksual dalam pernikahan maupun tidak, tetap dapat dikatakan sebagai bentuk dari pemerkosaan. “Dia (Maimon) tidak punya empati terhadap sesama perempuan,” katanya lagi.

Katanya, untuk saat ini Indonesia butuh payung hukum yang jelas dan spesifik untuk melindungi korban kekerasan seksual. Selama ini korban kasus kekerasan seksual sering kali tidak mendapatkan keadilan dalam proses penyidikan. Bahkan mereka kerap dikriminalisasi. Hal itu disebabkan belum adanya payung hukum yang bisa sepenuhnya melindungi para korban.

Untuk diketahui, berdasar Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan 2018, terdapat 348.446 kasus dugaan kekerasan seksual. Laporan itu ditangani oleh Komnas Perempuan. Sementara itu, UU KUHP hanya mengatur perkosaan dan pencabulan. Itupun dengan definisi dari istilah kekerasan seksual masih sebatas kontak fisik.

Editor           : Ilham Safutra