Komentar Mardani Ali Sera Ketika Kelulusan CPNS Dibatalkan

JawaPos.com – Komisi II DPR menyoroti keputusan Bupati Sijunjung Yuswir Arifin yang membatalkan kelulusan salah seorang peserta seleksi CPNS. Surat pembatalan itu disampaikan sebelum pengumuman resmi disampaikan ke publik.

“Mestinya yang sudah lulus sesuai prosedur dihargai haknya. Apalagi Kemenag sudah memberi keterangan,” ujar Wakil Ketua Komisi II DPR Mardani Ali Sera kepada JawaPos.com, Jumat (4/1).

Respons politikus PKS itu terkait kasus yang dialami Nina Susilawati, 32, salah seorang peserta CPNS 2018 di Kabupaten Sijunjung. Keputusan Bupati Sijunjung Yuswir Arifin membatalkan kelulusannya sebagai peserta CPNS 2018. Padahal pengumuman resmi belum berlangsung. Sementara Nina baru saja mengikuti tahapan seleksi kemampuan bidang (SKB). Seleksi itu merupakan beberapa tahapan yang diikusi setiap peserta penerimaan CPNS.

Mulai dari pendaftaran, verifikasi administrasi dan berkas, serta seleksi kemampuan dasar (SKD). Semua tahapan telah dilewatinya hingga bisa menembus pada tahapan SKB. Namun setelah ibu dua anak itu mengikuti SKB, tiba-tiba Bupati Sijunjung Yuswir Arifin membuat “pengumuman” pembatalan kelulusan.

Informasi itu tertuang dalam surat bernomor 800/373/BKPSDM 2018 tanggal 27 Desember 2018, tentang Pembatalan Kelulusan Peserta Seleksi CPNS Tahun 2018 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung.

Salah satu alasan pembatalan kelulusan Nina yakni ijazah yang dilampirkan S-1 pendidikan guru madrasah ibtidaiyah (PGMI), bukan pendidikan guru sekolah dasar (PGSD). Sementara kualifikasi untuk formasi Guru Kelas Ahli Pertama yang dilamar Nina yakni PGSD.

Kasus ini pun memicu Sekjen Kemenag M Nur Kholis Setiawan untuk berkirim surat yang ditujukan kepada Menteri PANRB Syafruddin dan Kepala BKN Haria Wibisana.

Dalam surat nomor P-36909/SJ/B.II.2/KP.00.1/12/2018 itu, Nur Kholis lulusan PGMI memiliki kompetensi yang sama dengan PGSD. Hal itu tertuang dalam Undang-Undang 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

M Nur Kholis Setiawan pun meminta bupati Sijunjung untuk mempertimbangkan lagi nasib Nina. Sebab berdasar Undang-Undang 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara pada BAB II Pasal 2 huruf j dan l, bahwa Penyelenggaraan Kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada asas nondiskriminatif dan memenuhi aspek keadilan dan kesetaraan.

Editor      : Ilham Safutra
Reporter : Yesika Dinta