Komitmen Kementan Jalankan Pemerintahan Bersih

JawaPos.com – Kementerian Pertanian (Kementan) menjawab pandangan Direktur Center For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi, yang mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa penggunaan anggaran Kementerian Pertanian.

Menurutnya, ada potensi kerugian negara menyusul perbedaan angka perkiraan produksi beras tahun 2018, setelah Badan Pusat Satistik (BPS) merilis data baru menggunakan pendekatan Kerangka Sampel Area (KSA).

Dalam proses audit menurut Uchok, lembaga antirasuah dapat memeriksa Menteri Pertanian Amran Sulaiman beserta jajarannya. Selisih hasil kalkulasi (perkiraan produksi beras 2018-red) BPS yang sangat berbeda dengan yang disuguhkan Kementan, bagi Uchok menyoal juga penggunaan anggaran.

“KPK sudah bisa memanggil Menteri Pertanian dan Direktur Jenderal Kementan. Sedang BPK melakukan audit seluruh proyek dalam program ketahanan pangannya,” ujar Uchok.

Kementan Tidak Olah Data, Fokus Produksi dan Kesejahteraan Petani

Sekretaris Jenderal Kementan Syukur Iwantoro menjelaskan kembali mengenai polemik data produksi beras. Berdasarkan data terbaru BPS dengan metode KSA, produksi gabah kering giling (GKG) pada 2018 sebesar 56,54 juta ton atau setara 32,42 juta ton beras. Sementara proyeksi yang pernah disampaikan Kementan 83,3 juta ton GKG, atau setara 48 juta ton beras.

Terkait hal ini, Syukur Iwantoro menegaskan BPS merupakan satu-satunya lembaga yang diakui undang-undang sebagai referensi acuan data nasional.

“Kami mendukung perubahan metode penghitungan mengenai beras nasional yang dilakukan BPS. Pada intinya, beras kita masih surplus,” kata Syukur dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Minggu (13/1)

Soal mengapa terjadi perbedaan data, ia menambahkan Kementan tak pernah mengeluarkan data apa pun terkait hasil pangan.
“Data itu selalu mengacu pada perhitungan BPS. Fokus Kementan hanya menanam untuk mencapai kesejahteraan pangan,” tambah Syukur.

Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin, Prof. Luthfi Fatah menyampaikan pandangan serupa. Ia mengingatkan bahwa Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) telah mengatakan bahwa data pangan Indonesia keliru sejak 20 tahun yang lalu.

“Tudingan kesalahan mengenai data pangan yang dialamatkan pada Kementan era Pemerintahan Jokowi tidak beralasan dan kurang berdasar. Karena Kementan di bawah kepemimpinan Amran Sulaiman baru berjalan sejak 2014 lalu”, ujar Luthfi.

Ia mengimbau agar semua pihak memahami tugas fungsi masing-masing lembaga dan kementerian, sebelum melontarkan pendapat. Tugas pokok fungsi Kementan memproduksi pangan dan harus fokus memenuhi produksi. Kementan tambahnya, tidak punya tanggung jawab secara yuridis dan de facto untuk menyusun data pertanian.

Dua Tahun BPK Nyatakan Penggunaan Anggaran Kementan Bersih

Untuk menepis keraguan mengenai penggunaan anggaran, Menteri Pertanian Amran Sulaiman menegaskan ia selalu melakukan komunikasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Agar penggunaan anggaran yang difokuskan untuk sarana dan prasarana pertanian, terjaga akuntabilitasnya.

“Kementan dan KPK sudah bekerja sama untuk mengawasi kinerja pertanian sejak tahun 2015. Kami ingin semua terbebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme”, ujar Amran pasti.

Analis Komunikasi Politik Universitas Paramadina Hendri Satrio mengamini langkah Amran. Ia menyebut pemeriksaan anggaran pemerintah juga seharusnya bisa dilakukan pada Kementerian dan Lembaga lain.

“KPK harus diundang ke dalam pemerintahan. Bagus,” katanya.

Sekjend Kementan Syukur Irwantoro menambahkan, hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang memberikan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama dua tahun berturut-turut, juga membuktikan penggunaan anggaran yang bersih.

“Dua tahun yaitu 2016 dan 2017 Kementa mendapatkan predikat WTP dari BPK. Ini artinya BPK menyatakan penggunaan anggaran Kementan clear”, pungkas Syukur pasti. 

Baca juga : Kisruh Data Pangan, Mentan Arman Diminta Tanggung Jawab

Editor           : Bintang Pradewo