KPAI Pastikan 14 Anak HIV di Solo Lanjutkan Pendidikan Formal

JawaPos.com – Anak-anak dengan HIV kerap kali kehilangan hak atas pendidikan di sekolah formal karena penolakan orang tua siswa lainnya. Kasus seperti demikian penting diantisipasi melalui regulasi yang memberikan perlindungan khusus bagi mereka.

Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Bidang Pendidikan Retno Listyarti mengatakan, kasus serupa kerap terjadi, misalnya pada 2011 lalu di salah satu SMA swasta di DKI Jakarta. Tak hanya itu, pada 2012 terjadi di salah satu Taman Kanak-kanak (TK) di Gunung Kidul, Jogjakarta, dan pada 2018 di Nainggolan, Samosir, Sumatera Utara. 

Belum lama ini, KPAI menggelar rapat koordinasi dengan pemerintah daerah Kota Solo, Jawa Tengah. Hal itu dilakukan demi memastikan pemenuhan hak atas pendidikan dan kesehatan bagi anak-anak dengan HIV yang ditampung di Solo.

Dia menyebutkan, anak-anak yang diasuh oleh Yayasan Lentera sebagian besar berasal dari luar Solo di antaranya Jakarta, Cirebon, Timika, Batam, Jawa Timur, dan lain-lain. Hanya ada dua anak yang merupakan warga Solo.

“Namun, atas nama kemanusiaan, Pemerintah Kota Solo tetap memenuhi hak-hak dasar anak-anak tersebut seperti pendidikan, kesehatan, bahkan administrasi kependudukan seperti akta kelahiran dan kartu keluarga,” ujar Retno melalui keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Kamis (28/2).

Menurutnya, Wali Kota Solo dan Kepala Dinas Pendidikan Solo menyampaikan bukti tertulis bahwa ke-14 siswa dengan HIV telah dipenuhi hak atas pendidikannya di sekolah formal. 

Selain itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Solo juga menyampaikan pemenuhan hak atas kesehatan anak-anak dengan HIV. Selama ini, mereka mendapatkan layanan kontrol rutin dan obat-obatan secara gratis ditanggung oleh APBD Pemkot Solo, termasuk biaya perawatan ketika harus di rawat di RSUD. 

Kemudian, Kepala Dinas Sosial Solo juga membantu anak-anak dengan HIV yang belum memiliki Kartu Indonesia Sehat (KIS) saat berobat ke RSUD diberikan kartu sakti sehingga mendapatkan pelayanan kesehatan gratis.

Sementara itu, terkait rehabilitasi psikologis anak-anak yang berpeluang mengalami tekanan terkait kasus penolakan belajar di sekolah formal yang dialaminya, maka anak-anak tersebut akan dinilai oleh psikolog yang dimiliki Pemkot.

“KPAI mendorong Pemerintah Kota Solo untuk memfasilitasi pembuatan KIS dan KIP bagi anak-anak dengan HIV. Kementerian Sosial (diminta) memberikan anggaran khusus kepada Pemerintah Kota Solo terkait penanganan jangka panjang anak-anak dengan HIV dari berbagai daerah yang saat ini sudah terlanjur ditampung di Yayasan Lentera,” paparnya.

Editor           : Estu Suryowati
Reporter      : Yesika Dinta