Kubu 01 Klaim Program PKH Era Jokowi Sukses Tekan Angka Kemiskinan

JawaPos.com – Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf Amin, Ace Hasan Syadzily mengatakan Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi salah satu program andalan Jokowi di lima tahun terakhir kepemimpinannya. Berkat program proteksi sosial ini, angka kemiskinan turun hingga 9,6 persen.

“Ini angka terendah dalam sejarah Indonesia. Bukan hanya angka kemiskinan, angka gini rasio juga mengalami penurunan hingga 0,38 yang itu artinya kualitas pemerataan pendapatan semakin membaik,” ujar Ace saat dikonfirmasi, Jumat (8/3).

Menurut Ace, ini adalah data dari Badan Pusat Statistik (BPS). Sehingga tidak bisa diintervensi oleh pemerintah. Data BPS ini juga digunakan oleh pemerintahan manapun.

“Kalau meragukan data BPS ya parameter apalagi yang mau kita gunakan,” katanya lagi.

PKH merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat yang diperuntukkan bagi keluarga penerima manfaat. Pada 2014, jumlah penerima program ini sebanyak 2,79 juta keluarga.

Tahun 2015 naik menjadi 3,5 juta, tahun 2016 menjadi 6 juta keluarga, tahun 2017 menjadi 6,2 juta keluarga dan pada tahun 2018 jumlah meningkat cukup drastis menjadi 10 juta. Tahun ini jumlah penerima manfaat tidak berubah.

Adapun anggaran yang dikucurkan Negara, pada tahun 2014 sebesar Rp 5,6, tahun 2017 sebesar Rp 11,4 triliun. Tahun 2018 terjadi kenaikan hingga Rp 19,4 triliun dan tahun 2019 pemerintah telah menganggarkan dana sebesar Rp 34,4 triliun untuk program ini.

“Keberpihakan Pak Jokowi terhadap rakyat yang pra-sejahtera ditunjukan dengan dinaikkannya jumlah Keluarga Penerima Manfaat serta anggarannya,” imbuh dia.

Menurut Ace, program PKH yang diluncurkan pada 2007 itu, secara kualitas lebih baik di era Jokowi. Komponen-komponen dari program ini, meliputi pemenuhan terhadap hak dasar, pendidikan, kesehatan, disabilitas dan lanjut usia, terus mengalami perbaikan di pemerintah Jokowi.

Tanpa keputusan yang diambil Jokowi, tidak mungkin kualitas dan anggaran untuk rakyat itu akan menjadi kebijakan yang tepat. Terlebih di Jokowi, reformasi sistem perlindungan sosial melalui program bantuan sosial yang lebih besar untuk rakyat miskin lebih besar.

“Sehingga tak heran jika angka kemiskinan di era Pak Jokowi turun menjadi 9,6 persen. Jika bukan karena kebijakan dan arahan Pak Jokowi untuk program PKH dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) tentu program-program seperti itu tidak menjadi prioritas utama,” ungkapnya.

40 Persen Masyarakat

Terpisah ‎pengamat politik dari The Habibie Center, Bawono Kumoro, menyebut Jokowi terlihat serius melaksanakan program proteksi sosial ini. “Ini terbukti dari keseriusan petahana dalam menganggarkan program itu di APBN dalam jumlah signifikan dan mengalami kenaikan setiap tahunnya,” kata Bawono.

Menurut Bawono, Jokowi juga tidak pernah memandang program itu digagas oleh dirinya atau pemerintah pendahulunya. Selama itu dianggap positif dan memberi manfaat untuk masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah, Jokowi akan terus mengaplikasikannya dengan sejumlah perbaikan.

“Presiden Jokowi menghargai program-program dianggap baik di pemerintahan terdahulu. Tidak lantas menghapus begitu saja. Selama ini kan hampir tidak ada keberlanjutan suatu program dari satu pemerintahan ke pemerintah berikutnya,” jelasnya.

Mengenai kritik dari sejumlah kalangan bahwa PKH Jokowi ini memiliki dimensi politik, Bawono mengakui hal itu sebagai sebuah kebijakan pemerintah, tentu tidak lepas dari dimensi politik. Namun dari dimensi yang lebih luas PKH telah berhasil melindungi masyarakat dari kemiskinan.

“Sekitar 40 persen masyarakat lapis terbawah di negara ini merasakan manfaat dari program proteksi social itu,” pungkasnya.

Editor           : Imam Solehudin
Reporter      : Gunawan Wibisono