Maret 2018, Gaji PNS di Provinsi Ini Dipastikan Naik

JawaPos.com – Ada Kabar baik berhembus untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) menyebutkan, peraturan pemerintah (PP) untuk mengakomodasi kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) diprediksi tuntas Februari.

Jika benar-benar rampung, abdi negara di tanah Nyiur Melambai, bakal banjir uang Maret mendatang. Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik (KIP) KemenPAN-RB Mudzakir mengungkapkan, saat ini PP tersebut tengah memasuki masa finalisasi, meski ia tak merinci proses PP tersebut hingga saat ini. Yang jelas, lanjut dia, PP hampir selesai bulan ini.

“Insya Allah (Februari),” ujar Mudzakir dikutip Manado Post (Jawa Pos Grup).

PP yang dimaksud merupakan revisi dari PP Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. Sejatinya kenaikan gaji PNS mulai berlaku sejak 1 Januari 2019. Tetapi, karena PP belum keluar, maka kenaikan gaji masih belum bisa meluncur ke rekening para abdi negara.

Namun demikian, setelah PP ini terbit, maka PNS bisa mendapatkan akumulasi kenaikan gaji (rapel) yang seharusnya diterima antara Januari dan Februari pada Maret 2019. Mudzakir melanjutkan, jangka rapel kenaikan gaji PNS juga harus menunggu isi dari PP tersebut.

“Iya (seharusnya pada Maret dibayar rapel), tapi untuk realisasi harus koordinasi dulu dengan Kementerian Keuangan,” jelasnya.

Petunjuk teknis (juknis) terkait kenaikan gaji tersebut juga masih ditunggu daerah. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) Gammy Kawatu membenarkan hal tersebut.

“Iya sampai sekarang belum ada juknis atau peraturan pemerintah (PP) terkait pelaksanaan kenaikan gaji, yang sampai ke kita. Ya, masih menunggu sampai sekarang. Yang pasti, anggaran untuk kenaikan gaji itu telah disediakan. Namun harus ada juknis atau PP yang mengatur mekanisme pemberian kenaikan gaji ini,” kata Gammy.

Gammy mengatakan, sampai sekarang pemberian gaji PNS masih menggunakan mekanisme lama. Dan jika dalam PP atau juknis yang turun mengatur bahwa kenaikan gaji, terhitung sejak Januari, maka pemberian di saat penerapan gaji akan diakumulasikan bersama beberapa bulan yang telah lewat.

“Jadi kalau dalam instruksi bahwa kenaikan gaji terhitung sejak Januari, maka pembayaran gaji pada Februari nanti akan menyesuaikan dengan gaji Januari. Misalnya, kenaikan gaji Rp 300 ribu, maka akan ditambahkan pada saat penerapan. Kita belum bisa pastikan, kapan juknis atau PP akan sampai ke kita. Yang pasti itu sudah berproses di pusat,” tegasnya.

Anggaran kenaikan gaji juga, menurut Kawatu, telah disiapkan Pemprov Sulut melalui Dana Alokasi Umum (DAU). Karena itu, dirinya memastikan penerapan kenaikan gaji sudah pasti dilakukan. DAU tersebut juga ungkapnya, telah disusun dan disesuaikan pemerintah pusat untuk kebutuhan pembayaran gaji PNS.

“Kalau gaji naik, otomatis DAU juga ikut naik. Dan yang mengatur itu adalah pemerintah pusat. Kita hanya kirimkan jumlah PNS. Dan pusat yang mengatur. Namun yang pasti, kita sudah siapkan anggaran untuk kenaikan gaji. Jadi sangat bisa berpeluang kenaikan gaji sudah dimulai dari Januari ini. Sekarang kita tinggal menunggu juknis yang akan menjadi acuan kita dalam pembayaran gaji nantinya,” tuturnya.

Sementara itu, pemerhati pemerintahan Jhony Lengkong mengingatkan agar kenaikan gaji tersebut harus diiringi kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Jangan sampai anggaran yang besar digelontorkan, tidak berdampak positif bagi jalannya pemerintahan daerah.

“Gaji memang sudah wajar naik. Apalagi tuntutan perekonomian besar. Namun karena asal gaji mereka dari APBN yang notabenenya adalah uang rakyat, maka harus diimbangi dengan kinerja yang maksimal. Pelayanan harus baik tentunya agar ada sinkronisasi dengan asas utama APBN, yaitu manfaat,” jelasnya.

Lengkong juga mengatakan, dengan naiknya gaji harus ada ukuran kinerja yang mampu dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Kenaikan gaji PNS sebesar 5 persen sebelumnya telah diumumkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat membacakan nota keuangan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019 pada 16 Agustus 2018.

Keputusan itu disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Ini berarti, pemerintah bisa menganggarkan gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak Rp 98 triliun di tahun ini.  Sebelumnya, menurut catatan CNNIndonesia.com, pemerintah selalu menaikkan gaji PNS setiap tahun mulai 2007 silam dan berakhir pada 2015 lalu. Terakhir, kenaikan gaji tercatat 6 persen pada tiga tahun lalu melalui PP Nomor 30 Tahun 2015. Meski demikian, sebagai ganti atas gaji yang tidak naik, pemerintah telah memberikan Tunjangan Hari Raya (THR), atau kerap disebut gaji ke-14 mulai 2016 melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2016.

Editor           : Saugi Riyandi