Menteri Agama: Kami Menghadapi Goncangan Besar

JawaPos.com – Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Agama menggelar kegiatan Rapat Koordinasi Kebijakan Pengawasan (Rakor Jakwas) 2019 di Jakarta, Senin (1/4). Kegiatan tahunan itu dibuka secara resmi oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.

Dalam arahannya, Lukman sempat menyinggung kasus operasi tangkap tangan (OTT) KPK terkait dugaan suap lelang jabatan di kementerian yang dia pimpin.

Lukman menuturkan kasus tersebut memang melibatkan segelintir pejabat Kemenag. Jauh dibandingkan dengan total jumlah ASN Kemenag yang mencapai 230 ribu orang lebih. Meskipun begitu, Lukman mengakui bahwa OTT yang dilakukan KPK tersebut telah mengguncang Kemenag.

“Kita semua menyadari dan merasakan hari-hari belakangan ini. Betapa kita menghadapi turbulensi luar biasa, goncangan besar, badai yang tidak dibayangkan,” katanya. Dia berharap kasus itu harus menjadi momentum untuk meningkatkan kinerja sekaligus peningkatan fungsi pengawasan.

“Peristiwa kemarin sangat bermakna. Tuhan memberikan peringatan keras supaya kita berbenah diri,” cetus dia.

Pada kesempatan tersebut Lukman juga menyinggung rencana pembentukan majelis dewan etik Kemenag. Hanya saja bukan untuk menyaingi Itjen sebagai pengawas internal Kemenag.

“Keberadaan majelis atau dewan etik nantinya bisa menjadi mitra strategis bagi Itjen Kemenag untuk melakukan pengawasan. Itjen Kemenag tetap menjalankan tugasnya sebagai pengawas internal dan bisa menjatuhi sanksi disiplin terhadap ASN yang bermasalah,” beber dia.

Lukman mengingatkan supaya jajaran Itjen Kemenag untuk lebih responsif terhadap semua pengaduan masyarakat (dumas) yang masuk. Dia tidak ingin pengaduan yang masuk malah berminggu-minggu tidak jelas nasibnya.

“(Pengadu, Red) jangan sampai tidak dikabari prosesnya sampai di mana,” katanya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya pada 15 Maret lalu KPK melakukan OTT terhadap Ketua Umum PPP Romahurmuziy. Dalam operasi tersebut KPK juga menangkap dua pejabat Kemenag. Keduanya adalah Kepala Kanwil Kemenag Jawa Timur Haris Hasanuddin dan Kepala Kantor Kemenag Kab. Gresik Muhammad Muafaq.