Sekjen PBNU: Saya sama Kiai Said Bolak-balik Dikafir-kafirkan

JawaPos.com – Keputusan Munas Alim Ulama dan Konbes NU 2019 untuk tidak menyebut nonmuslim sebagai kafir menimbulkan pro-kontra. Namun, PBNU menyatakan bahwa keputusan itu lebih bersifat ajakan.

Sekjen PBNU Ach. Helmy Faishal Zaini mengungkapkan, keputusan itu merupakan respons atas kondisi masyarakat yang cenderung sangat mudah mengafir-kafirkan orang lain.

“Bukan hanya kepada nonmuslim, tapi juga kepada sesama muslim yang berbeda jalan dalam perjuangan. Saya sama Kiai Said (Said Aqil Siroj, ketua umum PB NU, Red) juga bolak-balik dikafir-kafirkan orang,” kata Helmy pada Jawa Pos seusai penutupan munas.

Helmy mengatakan, NU ingin meluruskan pemahaman kafir yang selama ini berkembang. Keputusan bahtsul masail, kata Helmy, adalah respons ulama terhadap konsep kewarganegaraan yang dianut Indonesia. Mantan anggota DPR dari PKB itu menuturkan, konsep negara yang dianut Indonesia adalah darussalam. Karena itu, keputusan terkait konsensus nasional harus ditaati oleh siapa pun dan agama apa pun. “Dalam konteks itu, tidak ada dikotomi muslim-kafir. Makanya ada kon­sep muwathonah dan citizenship,” jelasnya.

Dalam bahtsul masail, Helmy mengatakan bahwa para ulama sudah menyebutkan sejarah Islam. Nabi Muhammad menyebut mereka yang beragama dengan ahlul kitab. Sebutan kafir disematkan kepada mereka yang tidak bertuhan dan tidak beragama.

Helmy mengatakan, keputusan itu akan disosialisasikan secara luas. Tujuannya adalah mengajak masyarakat mengubah cara pandang dalam melihat saudara nonmuslim sebagai saudara sebangsa. Apalagi dalam konteks muamalah.

“Kita saling butuh. Mau beli beras, misalnya yang jual Tionghoa, ya tetap kita beli. Sebaliknya kalau toko beras lagi membangun, perlu tukang atau semen yang jual Haji Abidin, kan ya juga butuh. Masak beli beras harus cari yang satu agama,” paparnya.

Helmy juga menegaskan bah­wa keputusan munas itu tidak un­tuk mengubah atau menghapus konsep kafir di Alquran. “Ini kan belum-belum sudah ada hoaksnya. Katanya, NU mau menghapus surah Al-Kafirun, salah lagi (NU, Red),” katanya.

Ketua Umum PB NU KH Said Aqil Siroj mengungkapkan, dalam konteks pemerintahan, tidak dikenal istilah kafir. Yang ada adalah istilah muwathonah atau citizenship. “Seluruh warga negara memiliki hak yang sama di hadapan konstitusi,” katanya dalam pidato sambutan pada penutupan munas kemarin (1/3).

Said menyandarkan penda­patnya pada sejarah nabi. Saat periode Makkah, istilah kafir dialamatkan kepada penduduk Makkah yang masih menyembah berhala alias penganut paganisme, animisme, klenik, dan gnostisisme yang tidak memiliki kitab suci. Pascahijrah di periode Madinah, tidak ditemui lagi istilah kafir bagi penduduk Madinah yang tidak memeluk Islam. “Padahal, di Madinah sendiri ada tiga suku pemeluk Yahudi seperti Bani Nadhir, Qainuqa, dan Quraizah,” kata Said.

Penutupan Munas-Konbes NU

Munas Alim Ulama dan Konbes Ke-8 NU ditutup secara resmi oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla. Poin-poin rekomendasi yang dihasilkan dari tiga bahtsul masail, yakni waqiiyah (aktual), maudluiyah (tematik), dan qanuniyah (regulasi), diserahkan kepada Wapres sebagai representasi pemerintah.

Dalam pidato penutupannya, Rais Am PB NU Miftakhul Akhyar menekankan kembali untuk selalu menjunjung tinggi hu­bungan antarumat Islam, tetapi tidak melupakan hubungan antarmanusia. “Tanda-tanda dasar ukhuwah itu adalah senantiasa mendahulukan kepentingan saudaranya,” paparnya.

Wapres Jusuf Kalla optimistis misi perdamaian yang dibawa NU bisa menjadi solusi konflik yang terjadi di negara-negara muslim dunia. “Saya sedih ka­rena puluhan tahun negeri-negeri muslim harus berjuang keluar dari penjajahan. Sekarang malah terlibat konflik berkepanjangan.”

Sikap MUI dan Tokoh Lintas Agama

Sementara itu, Ketua MUI KH Muhyiddin Junaidi menyatakan, MUI akan mengkaji lebih dahulu rekomendasi bahtsul masail tersebut. Meski demikian, Muhyiddin mengingatkan bahwa kata kafir merupakan bahasa agama. Setiap agama memiliki istilah masing-masing untuk menyebut kaum di luar agama tersebut.

Dia menjelaskan, dalam terminologi Islam, ada tiga jenis orang yang disebut Alquran. Yakni, mukmin, kafir, dan munafik. “Bagi kita umat Islam, orang yang tidak beriman (kepada Allah SWT, Red) ya kafir. Itu terminologi agama,” lanjutnya. Karena itulah, di Alquran ada surat yang menggambarkannya. Al Mu’minun, Al Kafirun, dan Al Munafiqun.

Mungkin, lanjut dia, ada bahasa sosiologis yang dibuat dengan maksud tertentu. Misalnya, mengurangi tensi politik. Sebab, saat ini adalah tahun politik. Maka, dicari istilah yang lebih halus “Di waktu yang sama, kita harus tahu bahwa orang Kristen pun menyebut kita gembala (domba) yang tersesat, dan kita no problem,” tutur Muhyidin.

Karena itu, menurut dia, bila landasan penyebutan nonmuslim adalah kemasyarakatan, tidak cocok. MUI akan mengkaji dulu apa yang dimaksud bahtsul masail. Namun, bila merujuk pada Alquran, sebutannya sudah jelas: mukmin, kafir, dan munafik. Orang munafik bisa berasal dari orang mukmin maupun kafir.

Pada zaman Nabi Muhammad, lanjut dia, penyebutannya adalah kuffar Quraisy. Sebab, ada Quraisy yang muslim. Penyebutannya bukan nonmuslim. Di Alquran pun jelas, wahai orang-orang kafir, bukan wahai orang-orang nonmuslim. “Jadi, saya kurang setuju kalau memang kafir itu harus diganti dengan berbagai macam alasan. Sebab, itu adalah terminologi agama yang sudah baku,” ucapnya.

Rekomendasi bahtsul masail itu mendapat apresiasi berbagai tokoh agama. Sekretaris Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) Pendeta Gomar Gultom mengaku sangat berbahagia mendengar kabar tersebut.

Menurut Gomar, fenomena mengafirkan orang adalah bentuk kekerasan teologis. Tentu tidak baik. Akibatnya, akan mengusik persaudaraan dan berpotensi memecah belah bangsa. “Makanya, saya sangat menghargai keputusan NU tersebut. Keputusan yang akan semakin mengukuhkan kesatuan dan persatuan kita sebagai bangsa Indonesia,” tutur dia.

Tokoh agama Katolik Romo Benny Susetyo menyampaikan pernyataan senada. Menurut dia, keputusan NU menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara yang berdasar pada nilai kebangsaan, bukan agama. Itu sesuai dengan muktamar NU di Banjarmasin tahun lalu.

Sementara itu, salah seorang anggota Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi) Suhadi Sandjaja menjelaskan, pelarangan sebutan kafir pada warga nonmuslim di Indonesia tidak akan mengubah banyak hal. Menurut dia, kosakata tersebut hanya berkembang di kalangan internal umat muslim Indonesia. Pemeluk agama lain tidak pernah memakai kosakata itu untuk melabeli diri mereka sendiri ataupun warga yang berbeda agama. “Buat kami sebetulnya tidak terlalu berpikir sampai ke situ. Itu kan istilah yang digunakan umat muslim secara internal saja,” ucapnya. 

Editor           : Ilham Safutra
Reporter      : (tau/byu/han/bin/c6/c10/c9/oni)