Soal Fatwa Haram PUBG, MUI Masih Kaji Maslahat-Mudaratnya

JawaPos.com – Majelis Ulama Indonesia (MUI) masih mengkaji rencana pengeluaran fatwa terkait game Player Unknown’s Battlegrounds (PUBG). Hingga saat ini, permainan yang tengah populer di kalangan anak-anak hingga dewasa tersebut belum dinyatakan haram atau tidak.

Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI Didin Hafidhuddin mengatakan, mereka akan mempertimbangkan mudarat atau keburukan yang ditimbulkan akibat game PUBG. Namun, katanya, tidak tertutup kemungkinan MUI bakal mengeluarkan fatwa haram.

“Lihat hasil kajiannya. Kan begini, dalam Islam itu tidak ada yang mudarat 100 persen. Selalu ada saja manfaatnya. Kami timbang, kalau misalnya mudaratnya lebih besar, kami akan haramkan,” ujar Didin saat ditemui di kantor MUI Pusat, Jakarta Pusat, Rabu (27/3).

Dia menegaskan, sebelum adanya putusan dari MUI, sebaiknya ada batasan untuk memainkan permainan ini. Hal itu, lanjutnya, untuk mencegah generasi muda terutama anak-anak terhindar dari pengaruh negatif teknologi.

“Ya jadi jangan sampai memengaruhi hal-hal negatif, terhadap anak-anak terutama. Anak-anak itu kan harus kita selamatkan supaya mereka menjadi generasi yang relatif lebih bersih dari pengaruh-pengaruh negatif teknologi,” tutur dia.

Didin sendiri tidak bisa memastikan berapa lama kajian fatwa akan berlangsung. Sebab, pengkajian dilakukan secara hati-hati tanpa mementingkan faktor emosional.

“Dilihat dari berbagai segi. Kami memang tidak pernah mengeluarkan fatwa itu asal-asalan, sekadar emosional misalnya. Tetapi dikaji dari berbagai faktor termasuk dari pendidikan, psikologis, dan lain sebagainya,” tegasnya.

Sebelumnya, MUI menggelar forum diskusi yang melibatkan Kemenkominfo, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan Asosiasi e-Sports Indonesia (IeSPA). MUI memberikan beberapa catatan tambahan untuk PUBG dan game sejenisnya.

Sekretaris Komisi Fatwa MUI Asrorun Niam Sholeh dalam diskusi yang dihelat pada Selasa (26/3) malam kemarin menuturkan bahwa sebagai game yang mengandung unsur kekerasan, akan lebih bijak jika ada batasan-batasan tertentu.

“Mulai dari batasan usia (pemain, Red), konten, waktu, serta dampak yang bisa ditimbulkan,” ujar Niam yang juga menjabat sebagai Deputi Pengembangan Pemuda Kemenpora.

Lebih lanjut, Niam juga menegaskan bahwa catatan tersebut tidak hanya berlaku untuk PUBG, tapi juga game lain yang punya unsur kekerasan dan elemen tidak mendidik lainnya, seperti pornografi dan perjudian. Meski tidak mengeluarkan fatwa apa pun, Niam mengatakan bahwa Komisi Fatwa MUI akan terus melakukan pengkajian lebih dalam.

Untuk diketahui, MUI sempat mengeluarkan wacana mengharamkan PUBG lantaran kasus penembakan yang terjadi di Selandia Baru. Pelaku penembakan mengaku bahwa aksi tersebut dilakukan karena terinspirasi dari PUBG.